The Indonesian Army was formed during the Indonesian National Revolution, when it undertook a guerrilla war along with informal militia. As a result of this, and the need to maintain internal security, the Army has been organized along territorial lines, aimed at defeating internal enemies of the state and potential external invaders.
The Indonesian National Armed Forces (Indonesian: Tentara Nasional Indonesia, TNI; formerly Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI) in 2009 comprises approximately 432,129 personnel including the Army (TNI-AD), Navy (TNI-AL) including the Indonesian Marine Corps (Korps Marinir) and the Air Force (TNI-AU).
Under the 1945 Constitution, all citizens are legally entitled and obliged to defend the nation. Conscription is provided for by law, yet the Forces have been able to maintain mandated strength levels without resorting to a draft. Most enlisted personnel were recruited in their own home regions and generally trained and served most of their time in units nearby.
Rekrutmen prajurit Bintara PK TNI AD TA 2016 sebagai bagian dari penyediaan prajurit, dilaksanakan melalui penerimaan dari warga negara yang secara sukarela ingin mengabdikan dirinya menjadi prajurit Bintara PK TNI AD melalui tahap spotting, pendaftaran, penelitian persyaratan, pengecekan awal, parade, pemeriksaan/pengujian dan pemilihan sampai diangkat menjadi Prajurit Siswa.
Dalam rangka pemenuhan tenaga ahli pada organisasi TNI, Angkatan Darat TNI membuka kesempatan kepada pemuda-pemuda terbaik seluruh Indonesia untuk menjadi calon Bintara TNI AD.
A. Persyaratan umum:
- warga negara Indonesia;
- beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
- berumur sekurang-kurangnya 17 tahun 9 bulan dan setinggi-tingginya 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama tanggal 29 September 2016;
- tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Republik Indonesia;
- sehat jasmani dan rohani serta tidak berkacamata; dan
- tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- laki-laki , bukan anggota/mantan prajurit TNI/Polri atau PNS TNI;
- berijazah serendah-rendahnya SMA/MA/SMK baik negeri atau swasta yang terakreditasi sesuai kebutuhan, dengan persyaratan nilai rata-rata sebagai berikut :
- alulusan SMA/MA/SMK tahun 2011 dan 2012, nilai akhir rata-rata (gabungan nilai ujian nasional dan nilai ujian sekolah) minimal 6,8;
- lulusan SMA/MA/SMK tahun 2013 dan 2014, nilai akhir rata-rata (gabungan nilai ujian nasional dan nilai ujian sekolah) minimal 6;
- lulusan SMA/MA/SMK tahun 2015, nilai ujian nasional minimal 55;
- lulusan SMA/MA/SMK tahun 2016, nilai ujian nasional minimal 50;
- ketentuan nilai rata-rata raport kelas X, XI dan XII minimal 65.
- memiliki tinggi badan sekurang-kurangnya 163 cm untuk laki-laki dan 157 cm untuk perempuan serta memiliki berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku;
- belum pernah kawin dan sanggup tidak kawin selama dalam pendidikan pertama sampai dengan 2 (dua) tahun setelah selesai pendidikan pertama;
- bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 (sepuluh) tahun; dan
- bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- harus mengikuti pemeriksaan/pengujian yang diselenggarakan oleh panitia penerimaan yang meliputi:
- administrasi;
- kesehatan;
- jasmani;
- mental ideologi;
- psikologi; dan
- akademik.
- harus ada surat persetujuan orang tua/wali dan orang tua/wali selama proses penerimaan prajurit TNI AD tidak melakukan intervensi terhadap panitia penerimaan maupun penyelenggara pendidikan pertama dalam bentuk apapun, kapanpun dan dimanapun;
- bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain atau lembaga pendidikan di luar naungan Kemendikbud, harus mendapat pengesahan dari Kemendikbud;
- tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat;
- bagi yang sudah bekerja harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- melampirkan surat persetujuan/ijin dari kepala dinas/ jawatan/instansi yang bersangkutan; dan
- bersedia diberhentikan dari status pegawai, bila diterima menjadi Bintara PK TNI AD.
- melampirkan surat keterangan dari Babinsa setempat dengan diketahui Lurah/Kades asal tempat tinggal.
- bersedia mematuhi peraturan bebas KKN baik langsung maupun tidak langsung, apabila terbukti secara hukum melanggar sebagaimana yang dimaksud, maka harus bersedia dinyatakan tidak lulus dan atau dikeluarkan dari Dikma, jika pelanggaran tersebut ditemukan di kemudian hari pada saat mengikuti pendidikan pertama.